Dalam kejadian yang mengejutkan, Imran Khan, ex-perdana menteri dan ikon kriket Pakistan, dijatuhi hukuman penjara 10 tahun pada Selasa (30/1) karena diduga membocorkan dokumen rahasia negara. Keputusan ini datang hanya beberapa hari menjelang pemilu, menggantungkan bayangan atas karier politik Khan. Menurut Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) Khan, pengadilan khusus menyatakan Khan bersalah membocorkan isi dokumen rahasia yang dikirimkan oleh duta Pakistan yang berada Washington untuk pemerintah Islamabad. Shah Mehmood Qureshi yang menjabat sebagai Menlu saat itu juga dijatuhi hukuman 10 tahun dalam kasus yang sama.
Kasus Bertubi-tubi Imran Khan
Hukuman ini merupakan yang terberat yang pernah dihadapi oleh Khan. Menyusul hukuman penjara tiga tahun pada bulan Agustus karena korupsi, yang telah menggeser perhatian publik menjelang pemilihan pada 8 Februari. Pengadilan diperkirakan akan merilis keputusan tertulis dalam beberapa hari ke depan, dan PTI Khan telah mengumumkan niat untuk menantang keputusan tersebut. Pengacara Imran Khan, yang bernama Naeem Panjutha, memberikan pernyataan melalui platform medsos, “Keputusan ilegal ini tidak kami terima.”
Meskipun menghadapi kemunduran, PTI tidak mengajukan seruan untuk protes atau demonstrasi menjelang pemilihan. Kejadian tragis menyusul vonis Khan, dengan sebuah bom di wilayah Balochistan Pakistan merenggut tiga anggota PTI hanya beberapa jam kemudian. Tanpa rincian tentang pihak yang bertanggung jawab.
Tim hukum Khan, yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum, mengkritik jalannya persidangan yang dilaksanakan di penjara Adiala yang memiliki keamanan maksimum di Rawalpindi. Ali Zafar, seorang pengacara lainnya yang mewakili Khan, menyatakan keyakinan dalam mengajukan banding. Menyatakan bahwa mengingat keadaan persidangan dan vonis, peluang kasus tersebut dibatalkan dalam banding adalah “100%.”
Zulfikar Bukhari, ajudan Khan, melihat vonis ini adalah upaya untuk mengurangi dukungan bagi Khan. Meskipun menghadapi tantangan, ia menyatakan, “Masyarakat sekarang akan memastikan mereka keluar dan memberikan vote berjumlah lebih besar.”
Vonis ini, bersama dengan hukuman korupsi sebelumnya bagi Khan, menimbulkan hambatan yang signifikan menjelang pemilihan. PTI berharap dapat membebaskan Khan dari penjara, tetapi dengan hukuman terbaru, prospek tersebut menjadi tidak mungkin, bahkan dengan pembelaan dalam pengadilan tinggi.
Ketidakstabilan Politik Pakistan
Lanskap politik Pakistan yang kompleks membuat analis percaya bahwa partai tiga kali Perdana Menteri Nawaz Sharif, lawan utama Khan, mungkin menjadi yang terdepan dalam membentuk pemerintahan berikutnya. Waktu vonis Khan hanya beberapa hari sebelum pemilihan telah memunculkan kekhawatiran tentang kredibilitas pemilihan. Menambah ketidakpastian pada stabilitas politik Pakistan di saat penting ketika negara itu sedang berusaha pulih dari krisis ekonomi dengan bantuan talangan $3 miliar dari Dana Moneter Internasional. Yang membantu menghindari kebangkrutan pada tahun lalu.
Khan telah terlibat dalam sejumlah kasus hukum sejak digulingkan dari kekuasaan melalui pemungutan suara tidak percaya parlemen pada tahun 2022. Khan menuding bahwa dokumen rahasia yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah bukti adanya konspirasi antara militer Pakistan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemerintahannya. Setelah kunjungannya ke Rusia, jelang invasi Rusia pada Ukraina. Tuduhan ini disangkal oleh Washington dan juga militer Pakistan.
Meskipun mengalami kendala, Khan terus mengajak pendukungnya melalui pesan di media sosial. Dia mendorong mereka untuk memberikan suara bagi kandidat yang didukungnya dan menekankan pengejaran keadilan secara damai. Peristiwa seputar pertempuran hukum dan vonis Imran Khan menambah kompleksitas pada lanskap politik di Pakistan. Semakin menyoroti ketegangan menjelang pemilihan yang akan datang.
